Lemah Kuning! Nama ini sengaja aku pilih, karena ini akan mengingatkan pada suatu masalah tersendiri, yang menjadi harus dicampakkan, dan dijauhkan dari kebenaran. Dan mungkin kebenaran itu hanya menjadi suatu impian belaka. Namun demikian marilah kita bermimpi, banyak orang mengatakan dengin bermimpi suatu saat akan menjadi kenyataan. Jauh sebelum saya menggunakan kata ini untuk memberi judul blog, hanya satu masalah yang muncul ketika dilakukan pencarian menggunakan google.

SERANGAN FAJAR

PEMILU LEGESLATIF










Kita telah melewati sebuah tahapan dari demokrasi, yaitu Pemilihan Umum Legeslatif. Adalah memilih wakil-wakil kita yang akan duduk di kursi DPR. Sebelum saya membahas lebih lanjut berikut saya kutip dari Wikipedia yang bertajuk MPR.

MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) adalah lembaga legislatif bikameral yang merupakan salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sebelum Reformasi, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibukota negara. Ketika negara Indonesia merdeka (17-8-1945) belum mempunyai MPR, tetapi sehari setelah itu Undang-Undang Dasar 1945 (UUD'45) yang merupakan penjabaran dari idiologi negara Pancasila diumumkan. Di dalam UUD'45 itu menyebutkan sangat rinci lembaga-lembaga tinggi negara anatara lain, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pertimbangan Agung dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebagai perbandingan maka di luar negri ada terdapat Majelis Tinggi dan Majelis Rendah. Karena berbagai alasan dam kondisi pada waktu itu (baca: Sejarah Perjuangan Bangsa) maka Pemilihan Umum (PEMILU) tidak dapat segera dilaksanakan.

PEMILU pertama kali baru terselenggara setelah 10 tahun Indonesia merdeka (1955). PEMILU ini diikuti oleh 29 Partai Politik dan menghasilkan angota DPR Gotong Royong. Tetapi juga ada PEMILU lanjutan yang dilaksanakan untuk memilih anggota Konstituante yang nantinya akan menyusun Undang-Undang Dasar (UUD'45 sementara tidak berlaku). Anggota Konstituante ini tidak menghasilkan apa-apa, hingga akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959 (4 tahun setelah PEMILU) Presiden Soekarno membubarkan anggota Konstituante dan kembali kepada UUD'45. MPR Sementara didirikan dengan anggota DPR Gotong Royong dan wakil-wakil dari daerah serta golongan. Anggota MPRS waktu itu (1960) berjumlah 616 orang yang terdiri dari: 257 orang anggota DPR Gotong Royong, 241 orang utusan Golongan Karya dan 118 orang Utusan Daerah. Sejarah mencatat peristiwa yang sangat memilukan untuk seluruh Rakyat Indonesi, yaitu terjadinya penculikan dan pembunuhan terhadap 7 orang Perwira Tinggi ABRI, kemudian diikuti pembantaian besar-besaran terhadap Rakyat Indonesia yang belum tentu bersalah. Peristiwa ini kemudian dinamakan G30S/PKI.

PEMILU selanjutnya adalah tahun 1971, 5 tahun setelah pergantian kekuasaan (Presiden) yang dilakukan oleh anggota MPRS (yang anggota dan pimpinannya telah diganti). PEMILU tersebut diikuti oleh 9 Partai Politik dan Golongan Karya (waktu itu GOLKAR bukan Partai Politik). Dengan adanya UU No.3 tahun 1975 maka PEMILU selanjutnya hanya boleh diikuti 2 Partai Politik (Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demikrasi Indonesia) Golongan Karya saja. Sejak tahun 1971 maka GOLKAR selalu menjadi pemenang dengan suara mayoritas. Bagaimana dengan azas LUBER-(langsung, umum, bebas dan rahasia)-nya? Semua orang mempertanyakan hal itu. 



















Menurut saya pribadi, jumlah kontestan yang ramping seperti ini sudah sangat ideal, tidak terlalu melebar sehingga hanya menimbulkan beban biaya yang tinggi, tetapi juga tidak telalu sempit seperti dipaksakan ketika kontestan PEMILU hanya 3 saja. Kita bebas memilih, kalau dari 12 (Partai Nasional) pilihan tidak ada yang cocok itu namanya kebangeten, kalau anda punya platform sendiri, dan akhirnya mendirikan partai juga tidak akan ada yang memilih, atau memang ingin tidak memilih alias GOLPUT!

Jujur saja, saya memang tidak ikut memilih pada tahun 2009 karena pihak RT tidak memberikan surat undangan untuk kami sekeluarga dengan alasan kelupaan. Dan kalau kita cermati surat suara seperti berikut ini adalah sudah sangat ideal, dimana masih ada tambahan: "Apabila mencoblos tidak tepat pada nama seseorang, bahkan ketika lubang bekas paku masih ada di dalam kotak salah satu parpol maka suara itu tetap syah!" Inilah yang membuat saya tidak ragu-ragu untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Menurut pemahaman saya, mencoblos itu bukan nama orang, meskipun kemudian dianggap saya tidak bertanggung jawab. Tetapi kapankah saya bisa mengetahui dengan pasti orang yang saya coblos itu adalah orang yang baik, sedangkan ada 12 Partai Politik, dan masing-masing memasang 8 orang wakilnya? "Capek deehhh . . . . . !" itu kata anak-anak jaman sekarang. Idealnya, siapa-siapa yang duduk di kursi DPR adalah Partai Politik itu sendiri yang menentukan, sedangkan kita para pemilih hanyalah loyal kepada Partai Politik itu sendiri. Jadi tidak perlu ada peraturan maupun undang-undang tentang itu. Kalau dulu GOLKAR selalu menempatkan orang yang pada posisi atas adalah yang akan menempati kursi DPR, maka partai lain tidak harus mengikuti seperti itu, silakan atur sendiri di dalam AD/ART Partai. Jadi kita akan jelas menuduh siapa ketika dalam menjalankan roda pemerintahan banyak terjadi penyimpangan. Partai Politik Pemenang PEMILU, selanjutnya tidak perlu dipilih lagi.






Serangan Fajar terjadi karena sebagai Calon Legeslatif (CALEG) dari partai tertentu, diharuskan membayar uang sejumlah tertentu yang tidak sedikit, maka sekali lagi: "Apapun akan dilakukan demi terpilihnya sebagai wakil pilihan rakyat ...!" Tetapi apabila kita mencermati surat suara yang seperti gambar berikut ini, maka seharusnya sebagai CALEG tidak harus berbuat tolol dengan menghambur-hamburkan uang pribadi. 

Saya agak terkejut ketika masuk ke bilik suara: "Lhoo kok kertasnya tidak terlalu lebar?" Bahkan saya sempat bertanya kepada salah seorang petugas: "Pak, ini mencoblosnya sekali saja? Bukankah di PEMILU yang lalu-lalu harus mencoblos/mencontreng dua kali untuk satu surat suara?" Dijawab: "Ya cukup sekali saja!" Masih mending kalau di kolom itu ada foto CALEG, mau membaca satu-persatu tidak membawa kacamata. Seandainya sebelum masuk ke TPS ada yang menemui saya dan menitipkan sesuatu: "Pak nanti tolong coblos saya ya!" Pastinya saya akan mengembalikan titipan itu dan ditambahi kata-kata: "Pak maaf ya, ternyata saya tidak menemukan nama bapak di dalam surat suara . . . . . !"